PKN KLS 7

NORMA

Norma adalah Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat,
dipakai sebagai pedoman untuk mengendalikan tingkah laku.

Norma-norma itu memberikan rambu-rambu perbuatan
mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Peraturan
hidup itu memberi petunjuk kepada manusia, bagaimana ia
harus bertingkah laku di dalam masyarakat. Dengan adanya
norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih
dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai orang lain. Norma
juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau
menolak perilaku seseorang. Norma selain memberikan aturan,
juga memberi sanksi yang merupakan daya ikat bagi anggota
masyarakat untuk mematuhinya.

Tidak mungkin manusia hidup
sempurna jika hidup sendirian tanpa kehadiran orang lain.
Dalam kehidupan bersama itu lahirlah norma-norma, seperti:
cara, kebiasaan, kesusilaan, adat-istiadat, dan mode.
Sebagai insan politik, manusia adalah warga suatu negara
atau warga negara. Sebagai warga negara, manusia
mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban
warga negara diatur dalam konstitusi. Misalnya, hak dan
kewajiban warga negara RI diatur dalam UUD 1945.

UUD 1945 Pasal 27
“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”


Berikut ini adalah tujuh jenis norma yang hidup dalam
masyarakat kita.

a. Agama
Agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai
perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Para
pemeluk agama mengakui dan meyakini bahwa peraturanperaturan
hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan
tuntunan hidup ke arah jalan yang benar. Norma agama
tidak saja mengatur masalah peribadahan, yakni hubungan
antara manusia dengan Tuhan. Norma agama juga
mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya
dan manusia dengan alam. Pelanggaran terhadap norma
agama adalah dosa dan Tuhan akan membalasnya di
akhirat kelak.

b. Cara (usage)
Cara muncul dalam hubungan antarindividu dalam
masyarakat. Penyimpangan terhadap cara tidak akan
mendatangkan hukuman yang berat, hanya sekadar celaan.
Misalnya, orang mempunyai cara masing-masing dalam
minum pada waktu bertamu. Ada yang minum tanpa
mengeluarkan bunyi, ada pula yang mengeluarkan bunyi.
Pada masyarakat kita, misalnya cara minum tidak
mengeluarkan bunyi. Jika kalian ternyata minum
mengeluarkan bunyi, maka akan dipandang tidak sopan.


c. Kebiasaan (folkways)
Kebiasaan bermula dari suatu perbuatan yang diulangulang
dalam bentuk yang sama. Munculnya kebiasaan
merupakan bukti bahwa orang-orang menyukai perbuatan
tersebut. Misalnya, kebiasaan memberikan hormat kepada
orang yang lebih tua. Apabila perbuatan tersebut tidak
dilakukan, maka akan dianggap sebagai suatu
penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam
masyarakat. Oleh karena itu, kebiasaan mempunyai
kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara.

d. Kesusilaan (mores)
Kesusilaan adalah norma yang erat kaitannya dengan harga
diri seseorang di masyarakat, baik berupa tata susila
maupun perilaku yang terpuji. Pelanggaran terhadap norma
ini akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat, jadi bahan
gunjingan, bahkan dianggap jahat atau asusila. Misalnya,
berbuat tidak senonoh di muka umum pada masyarakat kita
merupakan salah satu contoh perbuatan yang asusila.

e. Adat Istiadat (custom)
Adat istiadat merupakan ide atau gagasan orang-orang
yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat atau suku.
Adat istiadat memberi jiwa atau pedoman bertingkah laku
bagi anggota masyarakat. Misalnya adat istiadat yang
melarang terjadinya perceraian antara suami-istri.
Perkawinan dinilai sebagai kehidupan bersama yang
sifatnya abadi dan hanya dapat terputus apabila salah satu
meninggal dunia (cerai mati).

f. Mode (fashion)
Norma mode biasanya berkembang
sangat cepat, misalnya mode pakaian
dan rambut. Tersebarnya mode
biasanya melalui proses peniruan atau
imitasi. Misalnya, pada awal tahun
seorang artis terkenal mengenakan
busana yang amat serasi. Tidak begitu
lama berselang, mode pakaian tersebut
mulai banyak ditiru oleh kalangan remaja
putri.

g. Hukum (laws)
Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat. Hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya
mengikat setiap orang. Pelaksanaan hukum dapat
ditegakkan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.
Misalnya, polisi lalu lintas akan menindak pengendara
sepeda motor yang tidak mengenakan helm. Petugas
Ketertiban Umum (Tibum) akan mengamankan pedagang
kaki lima yang berjualan di trotoar. Keistimewaan norma
hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, dengan
sanksinya berupa ancaman hukuman.


RANGKUMAN
• Norma-norma memberikan rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dan
yang tidak boleh dilakukan. Peraturan hidup memberi petunjuk kepada
manusia, bagaimana ia harus bertingkah laku di dalam masyarakat
• Jenis-jenis norma dalam masyarakat:
1. Agama
Peraturan hidup yang diterima sebagai perintah dan larangan yang berasal
dari Tuhan. Para pemeluk gama mengakui dan meyakini bahwa
peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan
hidup ke arah jalan yang benar.
2. Cara (usage)
Norma muncul dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat.
Penyimpangan terhadap cara tidak akan mendatangkan hukuman yang
berat, hanya sekedar celaan.
3. Kebiasaan (folkways)
Kebiasaan bermula dari suatu perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk
yang sama. Munculnya kebiasaan merupakan bukti bahwa orang-orang
menyukai perbuatan tersebut.
4. Kesusilan (mores)
Kesusilaan adalah norma yang erat kaitannya dengan harga diri
seseorang di masyarakat, baik berupa tata susila maupun perilaku yang
terpuji.
5. Adat istiadat (custom)
Adat istiadat merupakan ide atau gagasan orang-orang yang hidup dalam
suatu lingkungan masyarakat atau suku. Adat istiadat memberi jiwa atau
pedoman bertingkah laku bagi anggota masyarakat.
6. Mode (fashion)
Norma mode biasanya berkembang sangat cepat, misalnya mode
pakaian dan rambut. Tersebarnya mode biasanya melalui proses peniruan
atau imitasi.
7. Hukum (laws)
Hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Hukum dibuat oleh
penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang.

PA
1. Buatlah contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari atau dalam asrama! (minimal 3)
2. Buatlah contoh norma kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam asrama! (minimal 3)
3. Buatlah contoh norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam asrama! (minimal 3)
4. Buatlah contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari atau dalam asrama! (minimal 3)
5. Buatlah contoh norma adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari atau dalam asrama! (minimal 3)


Pada hakikatnya, suatu norma dibuat untuk menciptakan
ketertiban dalam masyarakat. Untuk itulah, setiap norma memiliki
dua macam isi, yaitu sebagai berikut.
a. Berisi perintah, yaitu keharusan bagi seseorang untuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu karena dipandang akibat-
akibatnya akan berdampak baik. Contohnya, seorang anak harus
menghormati orangtuanya.
b. Berisi larangan, yaitu berupa pencegahan untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu karena dipandang akibat-akibatnya akan
berdampak buruk. Contohnya, larangan merokok di tempattempat
umum.

Apakah kamu tahu tentang macam-macam norma yang berlaku
di masyarakat? Dalam kehidupan masyarakat, terdapat empat macam
norma, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama,
dan norma hukum.

Norma Hukum
Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara yang
tercantum secara jelas dalam perundang-undangan. Ciri khas norma
hukum adalah memiliki sifat memaksa.Oleh karena itu, hukum harus
dipatuhi oleh setiap warga atau masyarakat. Selain itu, negara memiliki
aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Jika terjadi
pelanggaran, aparat negara tersebut dapat melakukan tindakan untuk
memproses pelanggaran tersebut. Negara melalui aparaturnya akan
mem berikan sanksi yang tegas, berupa hukuman penjara, hukuman
seumur hidup, bahkan hukuman mati bagi pelang garan yang tergolong
berat.
Begitu pula dengan peraturan, peraturan harus ditaati oleh
masyarakat. Selain itu, peraturan terdiri atas peraturan yang tertulis
dan tidak tertulis. Peraturan tertulis merupakan peraturan yang dibuat
oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan disahkan dalam
bentuk undang-undang atau peraturan. Adapun contoh peraturan
tertulis, seperti UUD 1945, peraturan pemerintah, peraturan menteri,
peraturan presiden, dan peraturan daerah. Selain peraturan tertulis,
ada juga peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis adalah
peraturan yang dibuat oleh masyarakat dengan jalan musyawarah
antartokoh masyarakat. Peraturannya pun tidak tertulis dalam suatu
buku, tetapi dalam bentuk kesepakatan anggota masyarakat. Selain
itu, sanksinya pun hanya diasingkan oleh masyarakat. Peraturan
tidak tertulis bisa merupakan suatu kebiasaan dari suatu masyarakat
atau kebiasaan suatu negara dalam menjalankan ketatanegaraannya.
Adapun contoh peraturan tidak tertulis dalam ketatanegaraan, yaitu
pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus dan dalam masyarakat,
seperti di masyarakat Yogyakarta ada acara malam 1 Syura. Namun,
tidak semua peraturan tertulis dilaksanakan, tetapi peraturan tertulis
dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam undang-undang
harus dilaksanakan karena mempunyai sanksi yang tegas. Tahukah
kamu contoh peraturan tidak tertulis yang berlaku di daerahmu?













SEMESTER 2

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Pertama

Kemerdekaan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap

bangsa. Sejarah peradaban bangsa di dunia, sebagian besar diisi oleh

perjuangan suatu bangsa yang terjajah untuk menjadi bangsa yang

merdeka. Hal ini berarti bebas dari kekuasaan bangsa lain.

Pada saat menyusun konstitusi pertama (UUD 1945) Pendiri

bangsa (the founding father) menyadari bahwa kemerdekaan adalah

hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Hal

ini tercantum dengan jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD

1945.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan

tidaklah diperoleh dengan cara yang mudah, tetapi harus ditebus

dengan nyawa para pahlawan bangsa.

A. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Indonesia

Bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh bangsa-bangsa

eropa dan Jepang yang begitu panjang, yaitu kurang lebih selama

350 tahun. Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa eropa dan Jepang

di Indonesia telah menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan

bagi rakyat Indonesia. Negara-negara penjajah menjadikan wilayah

Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan baku

untuk memenuhi kepentingan negaranya dan menjadikan wilayah

Indonesia sebagai tempat pemasaran barang-barang yang dihasilkan

oleh penjajah. Rakyat Indonesia dipaksa untuk memenuhi kebutuhan

perang negara penjajah, seperti membantu membuat tempat

persembunyian senjata atau membuat jalan raya dan jalan kereta api.

Banyak korban yang tewas akibat kerja paksa tersebut.

Banyak korban dari rakyat Indonesia yang telah gugur untuk

merebut kemerdekaan. Keadaan demikian menimbulkan bangkitnya

keinginan rakyat untuk memperjuangkan hak-hak dan ingin bebas

dari kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan, dan dari kesewenangwenangan

kaum penjajah. Hal tersebut dilakukan dengan kemampuan

dan kekuatan yang ada untuk memerdekakan diri. Upaya-upaya

tersebut menumbuhkan motivasi untuk melepaskan diri dari

penjajahan dan merebut kemerdekaan.

Rakyat Indonesia tetap ingin kemerdekaan. Kemerdekaan

merupakan hak segala bangsa. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan

bangsa Indonesia dapat dicapai. Proklamasi kemerdekaan sebagai

sebuah pernyataan untuk merdeka lepas dari penjajahan. Proklamasi

kemerdekaan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil

melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan sekaligus membangun

Negara Republik Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan

puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai

bukan tujuan akhir, melainkan harus dilanjutkan dengan perjuangan

untuk mengisi kemerdekaan. Proklamasi yang dideklarasi kan oleh

Soekarno-Hatta merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sebelumnya terjajah.

Melalui Proklamasi Kemerdeka an, Indonesia ingin mengatakan bahwa

bangsa dan negara Indonesia sejajar dengan negara-negara lain sebagai

bangsa yang berdaulat.

Untuk lebih jelasnya, makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu:

a. Aspek Hukum

Proklamasi merupakan pernyataan yang isinya berupa keputusan

politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum

kolonial (bangsa penjajah) dan diganti dengan hukum nasional

(Indonesia), yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Dengan demikian, semua produk hukum bangsa

penjajah diganti dengan produk hukum bangsa Indonesia.

b. Aspek Historis

Proklamasi merupakan titik akhir sejarah pen jajahan di bumi

Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara

yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Sejarah

membuktikan bangsa Indonesia mampu melawan dan mengusir

penjajah walaupun dengan peralatan yang sederhana.

c. Aspek Sosiologis

Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah

menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas

dan merdeka dari belenggu penjajahan. Jiwa rakyat Indonesia pun

berubah menjadi masyarakat yang bebas membangun kembali

bangsa yang setelah sekian lama dijajah dan porak poranda akibat

peperangan, khususnya jiwa mengisi kemerdekaan dengan yang

bermanfaat.

d. Aspek Kultural

Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang

digolongkan pribumi (pada masa penjajahan Belanda) menjadi

bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat

manusia yang sama. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan setelah pada masa

penjajahan begitu banyak pemaksaan yang dilakukan oleh

penjajah untuk melakukan suatu pekerjaan.

e. Aspek Politis

Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa

yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan

bangsa-bangsa lain di dunia. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia

dapat menentukan sikapnya tanpa ada yang memaksa.

f. Aspek Spiritual

Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang

Maha Esa yang meridai perjuangan rakyat Indonesia melawan

penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa

seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Mahakuasa untuk segera

terlepas dari penjajahan. Kemerdekaan tidak akan tercapai jika

tidak ada izin dan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai Negara yang merdeka dan bebas, Indonesia ingin mengantarkan dirinya ke

gerbang kehidupan yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan

jembatan emas untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hasil perjuangan

seluruh rakyat yang telah berlangsung sangat lama. Kemerdekaan yang

telah diperoleh tersebut merupakan satu proses panjang perebutan

kemerdekaan dari penjajahan Belanda, perjuangan melawan penjajahan

Jepang, dan perjuangan mempertahankan kedaulatan negara dari

serangan Sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Adapun motivasi rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan,

antara lain sebagai berikut.

a. Timbulnya perasaan senasib dan sepenanggungan akibat belenggu

penjajahan yang berabad-abad, serta kesengsaraan lahir batin bagi

rakyat dan bangsa Indonesia.

b. Timbulnya kesadaran bangsa Indonesia tentang hak kemerdekaan

setiap bangsa.

c. Pengaruh dari nilai-nilai luhur agama yang menjiwai dan

memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia, seperti persamaan

harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan serta hak dan

kewajiban sesama umat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang

Maha Esa.

d. Keinginan luhur budaya bangsa Indonesia supaya berkehidupan

kebangsaan yang bebas dalam rangka mencapai cita-cita bangsa

dan tujuan negara.

Akibat motivasi yang tumbuh tersebut, kemerdekaan Indonesia

yang merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia dapat

tercapai. Gerakan perjuangan itu, dimulai dari perjuangan secara

fisik dan nonfisik.

B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Setelah kamu mengetahui motivasi bangsa Indonesia dalam

merebut kemerdekaan, bagaimana usaha-usaha para tokoh perjuangan

Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan? Tokoh-tokoh tersebut

merumuskan konstitusi sebagai dasar negara. Konstitusi yang pertama

bagi negara Indonesia adalah UUD 1945. Namun sebelumnya, kamu

harus mengetahui dahulu tentang sejarah perumusan UUD 1945

sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia.

1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh BPUPKI

dan PPKI

Serangan-serangan balasan dari pihak Sekutu membuat satu per

satu daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang, jatuh kembali

ke tangan Sekutu. Agar rakyat Indonesia memberikan dukungan,

Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Kaiso, pada 7 September 1944 di

depan resepsi istimewa The Imperial Dies ke-85 memberikan janjijanjinya

berupa kemerdekaan kepada rakyat Indonesia, “the Japanese

empire hereby announce the future independence of all Indonesiaan

people.” Agar ajakan itu mendapat simpati dari rakyat, pemerintah

pendudukan Jepang membolehkan pengibaran bendera merah putih

berdampingan dengan bendera Jepang.

Pada peringatan Pembangunan Djawa Baroe pada 1 Maret 1945

tepat pada saat kali pertama tentara Jepang mendarat di Hindia Belanda,

pemerintah Jepang mengumumkan dua hal yang disangkanya akan

membuat gembira bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut.

a. Akan didirikan Dokuritsu Jyunnbi Coosakai yaitu badan untuk

menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.

b. Akan memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan yang sudah

dijanjikan pada 7 September 1944.

Berdasarkan janji tersebut, pada 29 April 1945, bersamaan dengan

hari ulang tahun Kaisar Hirohito, pemerintah pendudukan Jepang

mengumumkan dibentuknya badan khusus. Badan ini bernama

Dokuritsu Jyunnbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugasnya adalah mempersiapkan

rancangan konstitusi yang akan dipakai Indonesia yang akan

dimerdekakan oleh Jepang. Panitia ini beranggotakan 62 orang, termasuk

di dalamnya ketua dan wakil ketuanya. BPUPKI me laksanakan dua kali

masa persidangan, yaitu sidang I pada 29 Mei 1945 sampai dengan 1

Juni 1945 dan sidang II mulai 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Pada saat

itu badan penyelidik ialah sebagai berikut:

Ketua (Kaicoo) : Dr. K. R. T. Rajiman Wediodiningrat

Ketua Muda (Fuku Kaicoo) : Ichibangase

Ketua Muda (Fuku Kaicoo) : R. P. Soeroso

Enam puluh (60) orang anggota biasa bangsa Indonesia (tidak

termasuk ketua dan ketua muda)

Agar lebih menarik dukungan dan hati bangsa Indonesia, pemerintah

tentara Jepang melaksanakan tindakan-tindakan populis

(paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan

keutamaan rakyat kecil) antara lain:

a. Perkataan To-Indo yang berarti Hindia Belanda diganti dengan

Kata Indonesia.

b. Perkataan bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia.

c. Perkataan Genzyuumin (penduduk asli/pribumi dalam bahasa

Jepang) diganti dengan Indonesia Zin (orang Indonesia).

d. Khusus hari Jumat, aturan jam kerja diubah menjadi setengah

hari, tujuannya agar umat muslimtidak terganggu dalam

melaksanakan ibadah shalat Jumat.

Sidang I BPUPKI di laksanakan mulai 29 Mei 1945 sampai

dengan 1 Juni 1945 yang dilangsungkan di Gedung Tiuoo Sangi in

(sekarang menjadi Gedung Departemen Luar Negeri).

Dalam sidang I BPUPKI, dibahas tentang dasar negara. Hal

ini didorong oleh pertanyaan pertama ketua BPUPKI, yaitu Dr.

Radjiman Wediodiningrat yang menanyakan apa dasar negara bagi

negara yang akan segera dibentuk. Atas pertanyaan tersebut, beberapa

anggota memberikan respons dengan mengajukan rumusan dasar

negara. Berikut tokoh-tokoh yang telah merumuskan dasar negara.

a. Ir. Soekarno, dengan rumusan yang dinamakan Pancasila:

1) Kebangsaan Indonesia;

2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan;

3) Mufakat atau Demokrasi;

4) Kesejahteraan sosial;

5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Soepomo, dengan rumusan:

1) Persatuan;

2) Kekeluargaan;

3) Keseimbangan lahir dan batin;

4) Musyawarah;

5) Keadilan Rakyat.

c. Moh. Yamin, dengan rumusan:

1) Perikebangsaan;

2) Perikemanusiaan;

3) Periketuhanan;

4) Perikerakyatan;

5) Kesejahteraan Rakyat.

Namun dalam usulan tertulisnya, rumusan dari Moh. Yamin

menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan persatuan, rasa

kema nusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sidang I BPUPKI, belum terjadi kesepakatan final tentang

rumusan dasar negara. Pada 2 Juni 1945, dibentuk sebuah panitia

kecil yang berkewajiban menggolong-golongkan dan memeriksa usulusul

tertulis dari anggota mengenai kemerdekaan tanah air Indonesia.

Panitia kecil tersebut beranggotakan 8 orang, yaitu Ir. Soekarno

sebagai Ketua Panitia Kecil kemudian menyampaikan laporan apa

yang telah dikerjakan sejak 1 Juni. Disebutkan bahwa pada 22 Juni,

berlangsung rapat antara Panitia Kecil dengan Anggota Dokuritsu

Jyunbi Coosakai yang berjumlah 39 orang di gedung kantor Besar

Jawa Hooko Kai. Hasilnya, terbentuklah sebuah Panitia Kecil yang

berjumlah 9 orang yaitu:

a. Ir. Soekarno,

b. Drs. Moh. Hatta,

c. Wachid Hasyim,

d. A. Maramis,

e. Abikusno Tjokrosuroso,

f. AK. Muzakir,

g. H. Agus Salim,

h. Achmad Subagjo, dan

i. Moh. Yamin.

Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mencapai suatu kesepakatan vivendi

(kesepakatan luhur) yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang

berisi rancangan naskah Mukadimah Undang-Undang Dasar. Pada

awalnya Piagam Jakarta ini disusun untuk dijadikan sebagai teks

proklamasi kemerdekaan. Dalam alinea keempat Piagam Jakarta,

dicantumkan rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut.

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi

pemeluk-Nya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hasil kesepakatan ini disampaikan Panitia Kecil dan Badan Penyelidik

pada 10 Juli 1945. Panitia Kecil menerima dengan bulat hasil rancangan

Preambule (pembukaan) yang disusun oleh Panitia Sembilan.

Dalam sidang II BPUPKI pada 10 Juli 1945 telah diambil

keputusan tentang bentuk negara. Hasilnya, dari 64 suara (karena ada

beberapa anggota yang berhalangan hadir), 55 orang setuju bentuk

negara Republik, 6 orang memilih bentuk kerajaan, 2 orang bentuk

lain, dan 1 orang blangko (abstain).

Pada 11 Juli, telah diambil keputusan tentang luas negara.

Terdapat tiga usulan luas wilayah negara yaitu sebagai berikut.

a. Bekas wilayah Hindia Belanda dahulu.

b. Bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo

Utara, Irian Timur, dan pulau-pulau sekitarnya.

c. Bekas wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya tetapi

dikurangi Irian Barat.

Dari tiga usulan tersebut, dari 66 orang anggota BPUPKI di antaranya

19 orang memilih opsi a, 39 orang memilih opsi b, 6 orang memilih opsi

c, 1 orang lain-lain daerah dan 1 orang blangko (abstain).

Keputusan lainnya, yaitu membentuk tiga kepanitiaan yaitu

sebagai berikut:

a. panitia untuk merancang Undang-Undang Dasar yang diketuai

oleh Ir. Soepomo;

b. panitia untuk menyelidiki keuangan dan ekonomi yang diketuai

Drs. Moh. Hatta; dan

c. panitia untuk merancang hal pembelaan tanah air yang diketuai

oleh Abikusno Tjokroseojoso.

Pada 9 Agustus 1945, Radjiman, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh.

Hatta diundang Komando Tertinggi Jepang. Jenderal Terauchi,

di Dalat Saigon. Pada 12 Agustus 1945 Jenderal Terauchi

memberitahukan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan

untuk segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Telah

direncanakan dan disetujui bahwa akan dibuat majelis pembentuk

UUD yang akan bersidang pada 19 Agustus 1945. Setelah itu, pada

24 Agustus 1945, Indonesia akan diproklamasikan kemerdekaannya.

Menurut Ir. Soekarno, terdapat tiga keputusan yang disampaikan

yaitu sebagai berikut.

a. Ir. Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan

Kemerdekaan dan wakilnya Drs. Moh. Hatta.

b. Panitia Persiapan bekerja mulai 9 Agustus.

c. Lekas dan tidaknya pekerjaan Panitia Persiapan diserahkan

kepada panitia.

Permintaan golongan pemuda yang ingin memproklamasikan

kemerdekaan atas prakasanya sendiri, belum mendapat persetujuan

dari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Oleh karena itu golongan

pemuda mengamankan kedua tokoh tersebut keluar kota, tepatnya

ke daerah Rengasdengklok sebuah kota kecil di Karawang.

Golongan pemuda yang mengawal Ir. Soekarno dan Drs.

Moh. Hatta ke Rengasdengklok di antaranya ialah Sukarni, Yusuf

Kunto, dan Syudanco Singgih. Setelah kedua tokoh tersebut tiba di

Rengasdengklok, Yusuf Kunto kembali ke Jakarta. Di Jakarta terjadi

pertemuan antara golongan pemuda dan Mr. Achmad Soebarjo selaku

wakil golongan tua. Dalam pertemuan itu dicapai kata sepakat bahwa

proklamasi harus dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.

Maka, pada 16 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

dikawal golongan pemuda kembali ke Jakarta.

Pada 16 Agustus 1945, dibuat naskah pernyataan kemerdekaan

yang disusun oleh anggota-anggota PPKI dan tokoh pemuda di

kediaman Kolonel Maida, seorang Perwira Angkatan Laut Jepang.

Pada saat itu, tidak ada yang membawa naskah Piagam Jakarta yang

telah disepakati untuk dijadikan teks proklamasi.

Tepat pada pukul 10.00 hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945,

teks yang telah disusun semalam, dibacakan dan ditandatangani

oleh Seokarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan

demikian, pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan diri

menjadi negara yang merdeka bebas dari penjajahan bangsa lain. Setelah

pengucapan pidato proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran

bendera merah putih yang dijahit tangan oleh ibu negara, yaitu Ibu

Fatmawati. Penarikan bendera dilakukan oleh S. Suhud dibantu dengan

Cudancco Latief Hendraningrat sambil diiringi lagu Indonesia Raya

yang dinyanyikan oleh hadirin. Upacara ini berlangsung di Jln.

Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.

Pada 18 Agustus 1945, semua anggota PPKI diundang untuk

melak sanakan sidang guna menetapkan UUD serta memilih presiden

dan wakil presiden. Dalam persidangan itu, terdapat beberapa

perubahan rumusan pembukaan UUD hasil Piagam Jakarta dan

rancangan batang tubuh UUD hasil Sidang II BPUPKI. Empat

perubahan yang disepakati tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.

b. Sila pertama, yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti dengan rumusan

“Ketuhanan Yang Maha Esa.”

c. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang

Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah

orang Indonesia asli.”

d. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi pasal 29 UUD 1945 yang

berbunyi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan perubahan-perubahan itu, terutama dalam bagian

Pembukaan UUD 1945, maka rumusan dasar negara Pancasila yaitu

sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan Perwakilan;

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

LATIHAN

CARILAH DI INTERNET NILAI-NILAI PANCASILA DAN PELAKSANAANNYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI!

PA

1.     Kemerdekaan adalah….

2.    “the Japanese empire hereby announce the future independence of all Indonesiaan people.” memiliki arti…

3.    Dokuritsu Jyunnbi Coosakai memiliki arti….

4.    Ketua (Kaicoo) BPUPKI adalah….

5.    Genzyuumin adalah….

6.    Jelaskan nilai-nilai pancasila dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari!

Undang-undang yang disusun oleh BPUPKI dan Undang-

Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI, tidak memuat satu pasal

pun mengenai luas wilayah dan batas negara. Namun, dalam rapat

pada 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno menerangkan bahwa dirinya

diberitahukan oleh Jenderal Terauchi bahwa negara Indonesia

merdeka akan meliputi batas Hindia Belanda dahulu.

Selengkapnya, keputusan yang dihasilkan oleh PPKI pada 18

Agustus 1945, yaitu sebagai berikut:

a. mengesahkan dan menetapkan UUD 1945;

b. memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta

sebagai wakil presiden;

c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Dengan disahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 pada

18 Agustus 1945, resmilah Indonesia menjadi sebuah negara. UUD

1945 ini merupakan konstitusi yakni sebagai hukum dasar tertulis

bagi aturan-aturan dalam penye lenggaraan pemerintahan negara

yang telah dibentuk. PPKI juga telah memilih Presiden dan Wakil

Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jumlah pasal dalam batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 37

pasal, empat aturan peralihan dan dua aturan tambahan.

LANJUT HAL 34